Mengelola Keuangan Negara, Mengelola Kepercayaan Rakyat
Tahun 1960-an merupakan salah satu periode paling berat dalam sejarah perekonomian Indonesia. Gejolak politik, ketidakseimbangan anggaran, kemerosotan produksi, kekurangan barang, dan ekspansi uang yang tidak terkendali telah membawa perekonomian ke situasi yang sangat sulit. Harga-harga melonjak. Nilai uang merosot. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara mengendalikan keadaan ikut melemah.
Inflasi Indonesia pada 1966 mencapai tingkat yang luar biasa tinggi. Catatan historis IMF menyebut kenaikan indeks harga konsumen Jakarta mencapai sekitar 639 persen pada tahun tersebut, setelah sebelumnya melonjak lebih dari 1.500 persen dalam periode 12 bulan hingga Juni 1966.
Dalam situasi demikian, Frans Seda dipercaya menjadi Menteri Keuangan pada 1966 dan menjabat hingga 1968.Ia memasuki sebuah kementerian yang menghadapi pekerjaan jauh lebih besar daripada sekadar menyusun angka-angka dalam buku anggaran. Negara membutuhkan perubahan mendasar dalam cara mengelola keuangannya.

Tantangannya bukan hanya bagaimana memperoleh uang untuk membiayai pemerintahan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana menghentikan kebiasaan membiayai pengeluaran negara dengan penciptaan uang yang semakin memperburuk inflasi.
Frans Seda mengambil bagian penting dalam perubahan arah tersebut. Ia mendorong penataan keuangan negara melalui prinsip anggaran berimbang: pengeluaran pemerintah harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara. Pengelolaan anggaran harus lebih tertib, transparan dalam perencanaan, dan memiliki perhitungan yang masuk akal.
Sebelumnya, defisit yang besar telah menjadi salah satu sumber utama tekanan inflasi. Karena itu, pembenahan fiskal tidak dapat dilakukan hanya dengan menambah penerimaan. Negara juga harus berani menertibkan pengeluaran.
Kebijakan tersebut kemudian menjadi bagian dari program stabilisasi ekonomi yang dijalankan pemerintah sejak Oktober 1966. Di sini penting untuk memberikan penghargaan secara proporsional. Pemulihan ekonomi Indonesia bukan hasil kerja seorang menteri seorang diri. Ada tim ekonomi, termasuk Radius Prawiro dan para pejabat lain, ada keputusan pemerintah, serta ada dukungan internasional melalui lembaga keuangan dan negara-negara mitra.
Namun, Frans Seda memegang tanggung jawab penting dalam menata kebijakan fiskal dan membangun kembali kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Ia juga berperan dalam membuka kembali hubungan ekonomi Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional, termasuk IMF dan Bank Dunia, serta dalam upaya penataan kembali kewajiban utang luar negeri. Indonesia kemudian memperoleh dukungan melalui kerja sama internasional, termasuk pembentukan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).
Langkah-langkah tersebut bukan semata-mata soal memperoleh bantuan. Indonesia membutuhkan kepercayaan. Negara yang perekonomiannya sedang terpuruk harus menunjukkan bahwa ia memiliki keseriusan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, menata kebijakan, dan memenuhi komitmennya. Dalam dunia ekonomi, kepercayaan adalah modal yang tidak kalah penting dibandingkan uang.
Keberhasilan stabilisasi ekonomi pada akhir 1960-an tidak dapat dilepaskan dari serangkaian kebijakan yang saling mendukung. Program tersebut mencakup pengendalian defisit, penertiban pengeluaran, perbaikan penerimaan negara, pembenahan sektor perbankan, pemulihan kegiatan produksi, serta perubahan mekanisme perdagangan dan pembayaran internasional.
Dampaknya mulai terlihat secara bertahap. Menurut kajian Gunnar Tómasson yang diterbitkan IMF pada 1970, kenaikan indeks harga konsumen Jakarta turun dari 639 persen pada 1966 menjadi 113 persen pada 1967, kemudian 85 persen pada 1968, dan sekitar 10 persen pada 1969.
Angka-angka tersebut menggambarkan betapa besar perubahan yang terjadi dalam waktu relatif singkat, meskipun masyarakat masih harus menanggung dampak ekonomi yang berat selama masa penyesuaian.
Apa makna peran Frans Seda dalam episode sejarah ini? Ia menunjukkan bahwa jabatan publik menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer. Seorang pejabat tidak boleh hanya memikirkan bagaimana mempertahankan citra atau menyenangkan semua pihak. Ia harus berani menata ulang kebijakan ketika keadaan mengharuskannya.
Tentu, kebijakan stabilisasi ekonomi juga membawa konsekuensi bagi masyarakat. Pengendalian pengeluaran dan penyesuaian harga dapat menimbulkan kesulitan. Karena itu, keberhasilan makroekonomi tidak boleh dipisahkan dari pertanyaan tentang bagaimana beban penyesuaian ditanggung oleh rakyat.
Tetapi satu hal yang patut dicatat dari masa pengabdiannya adalah keberanian mengembalikan disiplin fiskal sebagai dasar pengelolaan negara. Inilah warisanyang masih tetap relevan hingga sekarang: Setiap pemerintahan menghadapi godaan untuk membelanjakan lebih banyak daripada kemampuan penerimaannya. Setiap publik generasi pejabat menghadapi tantangan untuk menjaga anggaran agar tidak menjadi instrumenkepentingan jangka pendek.
Frans Seda mengingatkan bahwa mengelola uang negara adalah mengelola kepercayaan rakyat.
Dalam Memorial Lecture 100 Tahun Frans Seda pada Oktober 2026, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali menekankan kredibilitas dan disiplin fiskal sebagai warisan penting dari Frans Seda. Ia menyoroti prinsip menyesuaikan belanja dengan kemampuan negara menghimpun pendapatan.
Pengakuan dari lingkungan Kementerian Keuangan sendiri memperlihatkan bahwa pemikiran Frans Seda bukan hanya menjadi catatan sejarah, tetapi masih memiliki relevansi dalam tata kelola fiskal Indonesia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie bahkan menyebut Frans Seda dan Gus Dur layak menjadi Pahlawan Nasional tepat di hari kematian Seda.
Membuka Jalan Bagi Indonesia Yang Terhubung
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Menteri Keuangan, Frans Seda dipercaya menjadi Menteri Perhubungan pada 1968 hingga 1973. Peralihan bidang tugas ini memperlihatkan keluasan cara pandangnya terhadap pembangunan.
Jika sebagai Menteri Keuangan ia ikut menata sumber daya negara, maka sebagai Menteri Perhubungan ia menghadapi persoalan bagaimana sumber daya dan kesempatan pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia adalah negara kepulauan. Laut memisahkan banyak pulau, sementara jarak geografis menjadi hambatan bagi perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat.
Pada masa itu, banyak wilayah di Indonesia bagian timur masih menghadapi keterbatasan transportasi. Daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh barang kebutuhan, mengirim hasil produksi, dan mengakses pelayanan publik.
Frans Seda memahami bahwa konektivitas bukan sekadar urusan kendaraan, kapal, atau pesawat. Konektivitas adalah persoalan keadilan pembangunan. Ia mendorong pengembangan penerbangan perintis dan pelayaran perintis di berbagai wilayah, terutama kawasan Indonesia timur. Kebijakan tersebut membuka jalan bagi masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau untuk memperoleh akses transportasi yang lebih baik.
Penerbangan perintis memiliki arti yang sangat besar bagi daerah terpencil. Sebuah lapangan terbang kecil dapat menjadi pintu bagi dokter, guru, pedagang, pejabat pelayanan publik, dan hasil produksi masyarakat untuk menjangkau wilayah lain.
Demikian pula pelayaran perintis. Kapal yang menghubungkan pulau-pulau bukan sekadar alat angkut, melainkan sarana yang memungkinkan masyarakat hidup dalam sebuah jaringan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Di sinilah kontribusi Frans Seda terasa sangat dekat dengan persoalan pembangunan Indonesia hingga hari ini.
Ia tidak hanya melihat Indonesia dari pusat kekuasaan di Jakarta. Ia memahami bahwa republik ini harus hadir sampai ke pulau-pulau terluar dan daerah-daerah yang selama ini berada jauh dari pusat pertumbuhan.
Salah satu langkah besar lainnya adalah keterlibatannya dalam perintisan pembangunan Bandara Soekarno-Hatta sebagai pengganti Bandara Kemayoran. Gagasan mengenai transportasi udara nasional membutuhkan pandangan jauh ke depan, karena pertumbuhan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pada masa mendatang akan semakin bergantung pada jaringan penerbangan.
Dalam bidang telekomunikasi, Frans Seda juga dikenang sebagai salah satu perintis kebijakan yang kemudian menjadi landasan perkembangan sektor tersebut. Ketika Kementerian Perhubungan masih membawahi urusan telekomunikasi, pembangunan konektivitas fisik dan komunikasi mulai dipandang sebagai bagian dari satu kebutuhan nasional.
Pada 1971, Hari Perhubungan Nasional ditetapkan melalui keputusan Menteri Perhubungan. Frans Seda tercatat dalam periode kepemimpinan kementerian yang mendorong penyatuan peringatan di berbagai sektor perhubungan.
Semua itu memperlihatkan bahwa ia melihat pembangunan sebagai sebuah jaringan. Jalan, pelabuhan, bandara, kapal, pesawat, dan komunikasi tidak berdiri sendiri. Semuanya harus bekerja untuk mendekatkan manusia, wilayah, dan kesempatan.
Bagi seorang putra Flores, pemikiran tersebut tentu memiliki kedekatan historis dengan pengalaman hidupnya sendiri. Ia tahu bahwa keterisolasian bukanlah konsep abstrak. Ia adalah kenyataan yang dialami masyarakat di pulau-pulau. Maka, ketika mendapat kesempatan membangun sistem transportasi nasional, ia ikut memperjuangkan agar jarak tidak menjadi takdir bagi masyarakat Indonesia Timur.










