Jalan Tengah Yang Hilang
Pontjo melihat Indonesia kehilangan arah ideologis dalam ekonomi. Di satu sisi, komunisme menghapus insentif. Di sisi lain, liberalisme menciptakan ketimpangan. Liberalisme ekonomi yang bertumpuh pada pasar bebas nyatanya ilusi. Negara yang lebih maju dan kuat menentukan sendiri apa yang menguntungkan buat mereka. Solusinya?
“Boleh liberal, tapi company harus punya fungsi sosial.”
Inilah tafsirnya tentang ekonomi Pancasila sebagai Jalan Tengah: Insentif tetap ada tapi fungsi sosial menjadi kewajiban. Yang utama bukan kepemilikan melainkan fungsi. Yang menyedihkan, katanya, Indonesia gagal membangun mekanisme untuk menjaga keseimbangan ini—sehingga ekonomi cenderung jatuh ke oligarki tanpa kontrol.
Di titik inilah pemikiran Pontjo menjadi radikal sekaligus khas. Ia menolak definisi sempit tentang pengusaha.
“Pengusaha itu driving force of the community.” Baginya, pengusaha adalah aktor utama kesejahteraan masyarakat. Jika suatu daerah miskin, yang pertama ditanya seharusnya bukan gubernur—tetapi pengusahanya.
“Kalau satu daerah miskin, yang bertanggung jawab ya… pengusahanya. Masa dia hanya mau ambil untung saja dari situ dan membiarkan masyarakatnya tetap bahkan bertambah miskin?.”
Ini adalah pembalikan paradigma: dari negara-sentris menjadi masyarakat produktif dengan peran tata sejahtera oleh pengusaha. Dengan memainkan perannya masing-masing, menurutnya, pemerintah dan pengusaha memiliki derajat yang sama: pemeritah pada tata kelola dan pengusaha pada tata sejahtera.
Namun ia juga realistis: pengusaha tetap harus untung agar hidup. Tapi jika hanya mengejar untung, ia kehilangan fungsinya.
“You mesti untung supaya tidak mati, tapi jangan hanya cari untung.”
Secara metafor ia memberi ilustrasi: jika sebulan anda berbaring di rumah sakit, maka anda harus belajar lagi berjalan sesudah itu. Karena kaki anda sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.” Pengusaha yang kehilangan fungsinya juga begitu. Hukum alam memang berjalan seperti itu.”
Tiga Modal Bangsa: Yang Hilang Justru yang Utama
Pontjo merumuskan pembangunan bangsa dalam tiga modal: modal spiritual, modal sosial dan modal material. Indonesia, menurutnya, mengalami distorsi besar.
“Sekarang modal material hebat, tapi modal sosial dan spiritual mati”
Padahal, kemerdekaan dulu justru diraih tanpa modal material—melainkan dengan kekuatan moral dan spiritual.
Ia melihat sistem pendidikan dan masyarakat kini terlalu menekankan kompetensi, bukan kepribadian. Padahal, sekolah seharusnya merupakan “rumah ibadah” di mana seluruh tata nilai bangsa yang tercermin di dalam Pancasila itu dimuliakan.
“Yang diajar sekarang kompetensi, bukan kepribadian.”
Akibatnya, sebagai negara berKetuhanan yang seharusnya religius, Indonesia justru mengalami paradoks. Rumah ibadah banyak, tetapi nilai spiritual rendah.
“Yang diajar ritual, bukan value.”
Pontjo mengkritik keras praktik keberagamaan yang tidak melahirkan empati sosial. Ia memberi contoh sederhana: orang bisa rajin ibadah, tetapi tidak peduli pada tetangga yang kelaparan. Bagi dia, esensi agama hanya tiga: hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam. Jika itu tidak tercapai, maka agama kehilangan maknanya.
Hilangnya kepekaan (modal) sosial akibat tidak berfungsinya ‘rumah ibadah’ berbangsa mewujud dalam keinginan sejumah daerah untuk memisahkan diri dari Indonesia—yang notabene, dulu berjuang dan bersumpah untuk Indonesia yang satu. “Ini kan aneh. Dan ingat, bangsa itu tidak selamanya akan ada. Butuh 350 tahun untuk menjadi Indonesia seperti sekarang ini. Kita harus merawatnya karena mungkin tidak akan ada kesempatan kedua.”
