Dari mental kolonial hingga peran pengusaha sebagai penyangga peradaban.
Di sebuah percakapan yang mengalir, kadang meloncat namun sarat makna dengan Albert Rebong dari Biografer, Pontjo Sutowo berbicara bukan sekadar sebagai pengusaha, melainkan sebagai seorang penjaga kegelisahan bangsanya. Buku “Pontjo Sutowo 75 Tahun – Penebar Benih Kebangsaan” terbitan Kompas Penerbit Buku pada 2025 memberi gambaran cukup jelas: Ia bukan seorang pebisnis biasa—ia pembaca arah sejarah Indonesia.
Mencermati mentalitas kolonial yang menetap dan bahkan mengeras yang membentuk perilaku rakyat dan pemerintah, ekses digitalisasi yang kacau, hingga diskursus tentang peran pengusaha dalam membangun peradaban, benang merah pemikirannya terang: setelah lebih dari 80 tahun melepaskan diri penjajah, Indonesia belum benar-benar merdeka.
Merdeka yang Belum Selesai
Bagi Pontjo, kemerdekaan bukan peristiwa 17 Agustus semata. Ia adalah proses panjang yang belum selesai.
“Kita belum merdeka secara penuh—politik, ekonomi, dan budaya,” katanya.
Ia menyoroti ironi: bangsa yang sudah merdeka secara politik, namun masih terjajah secara mental dan ekonomi. Rakyat masih takut kepada kekuasaan, enggan bertanya, bahkan diam ketika melihat ketidakadilan.
Inilah yang ia sebut sebagai ketidakmerdekaan mental—warisan kolonial yang lebih berbahaya daripada penjajahan fisik.
“Masalahnya bukan penjajahnya lagi, tapi mental kolonialisme itu masih ada.”
Pontjo tidak berhenti pada diagnosis sejarah. Ia menarik garis lurus ke kondisi hari ini. Dulu, kata dia, Belanda tidak menekan rakyat secara langsung—mereka bekerja sama dengan elite lokal untuk menekan dan menindas rakyat. Hari ini, pola itu terulang.
“Sekarang koalisi antara pengusaha dan pemerintah… mengeruk kekayaan bangsa.”
Ia menyebutnya sebagai kolonialisme lokal—ketika bangsa menindas dirinya sendiri.
Masalahnya bukan sekadar korupsi, tetapi struktur kekuasaan yang memungkinkan eksploitasi terus berlangsung. Pontjo menyinggung ketimpangan yang ekstrem: segelintir keluarga menguasai sebagian besar aset nasional tanpa mekanisme pengendali yang kuat.
Pada kesesempatan lain, putera ke empat tokoh minyak legendaris Ibnu Sutowo ini berbicara mengenai state capture: pembajakan negara oleh para koruptor dengan seluruh jejaringnya yang menyebabkan kebocoran APBN hingga 30% setiap tahunnya. Dilengkapi mental terjajah rakyat yang tidak berani menentang praktik-taktik menyimpang, besaran korupsi di tingkat Kementerian yang mencapai ratusan triliun rupiah mengafirmasi praktik pembajakan negara oleh jajaran penyelenggara negara dalam bentuknya yang paling hina.
