Mahasiswa memantik api perubahan, tetapi kekuatan sipil yang harus menyelesaikannya.
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di berbagai kota dalam beberapa hari terakhir menandai menguatnya kegelisahan publik terhadap arah kebijakan nasional. Dengan membawa beragam spanduk, poster, dan pernyataan sikap, para mahasiswa menyuarakan kritik terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat, sekaligus mempertanyakan efektivitas sejumlah program pemerintah yang menyerap anggaran super jumbo tetapi tidak dengan manfaatnya – untuk menyebut program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Tekanan terhadap daya beli masyarakat adalah ekses dari pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan dan akuntabel. Dan supremasi sipil yang melemah karena creeping militarism. Suara-suara kritis mahasiswa tidak semata-mata menyoal angka-angka dalam APBN atau perdebatan teknokratis mengenai program pemerintah. Pertanyaanya adalah arah pembangunan itu sendiri: apakah negara masih menempatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik sebagai prioritas utama.
Social Symptom
Di tengah meningkatnya kecemasan sosial di berbagai lapisan masyarakat, mahasiswa kembali memilih jalan yang sejak lama menjadi bagian dari identitas historisnya: jalan protes, jalan koreksi, jalan peringatan kepada kekuasaan.
Pertanyaannya bukan mengapa mahasiswa turun ke jalan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: keadaan seperti apa yang membuat mahasiswa merasa harus meninggalkan ruang kuliah untuk sementara waktu dan kembali memenuhi jalan-jalan kota?
Sejarah Indonesia memberikan jawaban yang relatif konsisten. Mahasiswa hampir tidak pernah bergerak hanya karena persoalan kampus. Mereka turun ke jalan ketika merasakan adanya jarak yang semakin lebar antara cita-cita negara dan kenyataan yang dialami rakyat.
Pada 1966, mahasiswa menentang krisis politik dan ekonomi yang menggerogoti negara. Pada 1974, mereka memprotes korupsi, ketimpangan sosial, dan penetrasi modal yang dianggap mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Pada 1998, mereka menjadi wajah paling nyata dari penolakan terhadap rezim yang kehilangan legitimasi akibat korupsi, kolusi, nepotisme, dan krisis ekonomi yang menghancurkan kehidupan rakyat.
Setiap zaman memiliki persoalannya sendiri. Namun ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya: mahasiswa selalu muncul ketika mekanisme koreksi dalam kehidupan bernegara dianggap tidak lagi bekerja secara memadai.
Karena itu, demonstrasi mahasiswa sesungguhnya bukan sekadar peristiwa politik. Ia adalah gejala sosial. Ia menandakan adanya kegelisahan yang lebih luas daripada yang tampak di jalanan.
Membunyikan alarm
Dalam analisis ilmuwan politik Arbi Sanit, mahasiswa menempati posisi yang khas dalam kehidupan politik Indonesia. Mereka adalah kekuatan korektif. Mereka mengartikulasikan kegelisahan publik, memperingatkan penyimpangan kekuasaan, dan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan yang sedang berkembang.
Namun Arbi Sanit juga mengingatkan bahwa mahasiswa tidak ditakdirkan untuk menyelesaikan perubahan yang mereka mulai.
Tugas mahasiswa adalah membunyikan alarm.
Yang harus menjawab alarm itu adalah kekuatan sosial yang lebih luas: masyarakat sipil, kelompok profesional, pekerja, petani, pers, intelektual, tokoh agama, birokrasi yang masih memiliki integritas, hingga elite politik yang masih memiliki keberanian untuk berpihak pada kepentingan publik. Tanpa keterlibatan kekuatan-kekuatan itu, gerakan mahasiswa hanya akan menjadi catatan heroik yang mengharukan tetapi tidak mengubah keadaan.
Itulah sebabnya mahasiswa sering menjadi tokoh utama dalam panggung sejarah, tetapi jarang menjadi pemegang hasil akhirnya.
Mereka adalah penggerak kesadaran.
Mereka adalah pemantik.
Mereka adalah suara pertama yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Membaca mereka hari ini
Dari perspektif itu, gelombang demonstrasi mahasiswa hari ini tidak dapat dibaca semata sebagai penolakan terhadap satu atau dua kebijakan tertentu. Ia mencerminkan kecemasan yang lebih mendasar: kekhawatiran bahwa negara semakin menjauh dari rakyat yang seharusnya dilayaninya.
Ketika pembangunan lebih sering dipahami sebagai proyek daripada proses pemberdayaan warga; ketika ruang hidup masyarakat dikorbankan atas nama kepentingan strategis; ketika beban ekonomi rakyat meningkat sementara manfaat pembangunan terasa semakin jauh; maka lahirlah persepsi tentang hadirnya bentuk-bentuk baru dominasi negara atas warga negara.
Karena itu, kesalahan terbesar dalam membaca demonstrasi mahasiswa adalah menganggapnya sebagai persoalan mahasiswa semata. Demonstrasi mahasiswa hampir tidak pernah lahir dari urusan kampus. Ia lahir dari persoalan bangsa.
Ketika mahasiswa mempersoalkan korupsi, sesungguhnya mereka sedang membela hak rakyat atas anggaran negara. Ketika mereka mengkritik tata kelola yang buruk, mereka sedang mempertanyakan masa depan pelayanan publik.
Ketika mereka berbicara tentang proyek-proyek negara yang dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat, mereka sedang mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh berubah menjadi instrumen dominasi.
Dalam bahasa yang lebih keras, mahasiswa sedang memperingatkan bahaya lahirnya bentuk-bentuk kolonialisme baru. Bukan kolonialisme yang datang melalui kapal perang atau pasukan asing. Melainkan kolonialisme yang hadir melalui penguasaan ruang hidup warga atas nama pembangunan, melalui pengambilalihan sumber daya atas nama kepentingan strategis nasional, melalui birokrasi yang semakin kuat tetapi semakin jauh dari pengalaman sehari-hari rakyat.
Kolonialisme baru tidak selalu berbicara dalam bahasa penindasan. Sering kali ia berbicara dalam bahasa kemajuan. Dalam situasi demikian, mahasiswa kembali menjalankan fungsi historisnya sebagai nurani republik.
Mereka mungkin tidak memiliki seluruh jawaban. Mereka mungkin tidak menawarkan rancangan kebijakan yang sempurna. Tetapi sejarah tidak pernah meminta mahasiswa menjadi penguasa. Sejarah hanya meminta mereka berani mengatakan bahwa kekuasaan harus selalu diawasi.
Dan berkali-kali dalam perjalanan bangsa ini, keberanian itu telah mengubah arah sejarah.
Karena itu, ketika mahasiswa kembali turun ke jalan hari ini, sesungguhnya yang sedang kita saksikan bukan sekadar demonstrasi. Kita sedang menyaksikan sebuah tradisi panjang republik yang kembali bekerja. Tradisi ketika generasi muda memilih mengambil risiko untuk mengingatkan bangsa bahwa negara bukanlah tujuan akhir. Negara hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Maka seruan tua itu tetap menemukan maknanya.
Viva Studentes!
Hidup Mahasiswa, penjaga nurani publik.
Viva Salvatores!
Hidup mereka yang memilih bersuara ketika terlalu banyak orang memutuskan untuk diam.
The Editor
