Konon, pada jaman dahulu kala hiduplah seorang raja yang sangat mencintai kemewahan dan kemegahan. Ia begitu terpesona pada pakaian-pakaian indah sehingga ia sendiri pada akhirnya tidak mampu menemukan batas keindahan itu sendiri. Dan datanglah dua orang penipu yang berhasil memperdayanya dengan janji akan menenun sehelai kain yang luar biasa. Kain itu, kata mereka, hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang cerdas dan layak menduduki jabatannya. Sebaliknya, mereka yang bodoh atau tidak pantas tidak akan mampu melihatnya.
Dan pengumuman resmi disebarkan ke seluruh negeri bahwa sang raja akan berparade mengenakan “pakaian” yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang pintar, bijak dan terhormat sesuai jabatannya.
Para menteri memuji kain yang tidak pernah ada. Para pejabat mengangguk penuh kekaguman. Para bangsawan bertepuk tangan. Bahkan rakyat ikut larut dalam sandiwara besar itu. Mereka takut dicap bodoh. Mereka takut dianggap tidak layak.
Maka sang raja pun berarak di jalan-jalan, dengan keyakinan bahwa dirinya mengenakan pakaian paling indah yang pernah dibuat manusia. Tetapi entah dari mana datangnya, seorang anak kecil berseru dengan polos “Tetapi dia tidak mengenakan apa-apa!”.
Kepolosan itu memecah keheningan. Merobek ilusi yang selama ini dipelihara bersama. Orang-orang mulai saling berpandangan. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan anak kecil itu benar. Namun yang paling tragis adalah kenyataan bahwa sang raja tetap melanjutkan arak-arakannya dalam keadaan telanjang, seolah semua baik-baik saja.
Dongeng Hans Christian Andersen itu tidak pernah usang. Ia terus hidup karena sesungguhnya bukan bercerita tentang penutup aurat. Ia bercerita tentang kekuasaan. Tentang bagaimana kekuasaan dapat menciptakan ruang yang membuat kejujuran terasa berbahaya, sementara kepatuhan menjadi kebajikan yang paling dihargai.
Saya teringat dongeng itu setelah menyaksikan apa yang sudah dan mungkin akan lagi diperbuat mahasiswa. Tanpa kepentingan apapun mereka turun memenuhi jalan-jalan. Datang membawa kegelisahan tentang arah kebijakan negara, penggunaan anggaran publik, beban ekonomi yang dirasakan masyarakat, serta harapan agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. Seperti anak kecil dalam dongeng itu, mereka membuat banyak orang tersadar bahwa diksi dan narasi tentang pembangunan dan kebesaran bangsa – jika tidak diuji dan diperdebatkan secara kritis dan terbuka – adalah ilusi sang raja. Dan ironisnya, setelah semua yang sudah mereka lakukan, iring- iringan raja masih terus berlanjut seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Demokrasi Apa?
Itulah kegelisahan yang saya rasakan setiap kali melihat mahasiswa dengan gagah perkasa memenuhi jalan-jalan.
Setelah aksi heroik nan menggetarkan, mereka kembali ke kehidupan masing-masing dan menunggu apakah suara mereka didengar. Apakah suara mereka masuk ke ruang pertimbangan negara? Apakah parlemen terusik untuk mengawasi? Apakah suara mereka menggerakkan masyarakat sipil untuk ikut memperkuat dialog. Dan, jika semua itu tidak terjadi, mereka seakan merangkul lagi takdirnya: berjuang tanpa berhak atas hasil akhir perjuangannya. Keresahan mereka berhenti sebagai gema yang perlahan menghilang ditelan hiruk-pikuk kekuasaan .
Dalam demokrasi, tidak semua tuntutan harus diterima. Pemerintah memiliki mandat untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan yang tidak populer. Namun, ada satu hal yang tidak boleh hilang: kesediaan untuk mendengarkan dengan rendah hati dan menjelaskan secara terbuka mengapa suatu kebijakan dipertahankan atau diubah.
Hadirnya media sosial memang memberi ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengamplify suara mahasiswa yang telah mewakili suara mereka. Tetapi masalahnya tetap sama: apa semua itu digubris oleh negara? Bagaimana kalau lembaga perwakilan lebih sibuk menyetujui daripada menguji?
Demokrasi mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal dan mengawasi negara dalam setiap keputusannya. Tetapi pertanyaannya, apakah mekanisme check and balances dimungkinkan untuk berjalan? Ataukah suara mahasiswa dan suara rakyat hanya dianggap riak-riak yang membuat demokrasi tidak dianggap mati?
Yang membuat saya semakin gelisah bukan hanya respons pemerintah. Saya juga melihat semakin lemahnya gema yang seharusnya datang dari masyarakat sipil. Kampus, organisasi profesi, kelompok intelektual, organisasi kemasyarakatan, hingga media memiliki peran penting untuk menjembatani suara publik dengan ruang pengambilan keputusan. Ketika jembatan-jembatan itu melemah, mahasiswa seolah berbicara kepada dirinya sendiri.
Tidak ada demokrasi yang mati dalam satu malam. Ia tidak selalu runtuh oleh tank, senjata, atau kudeta. Lebih sering, demokrasi memudar perlahan. Ia kehilangan daya hidup ketika negara mulai merasa cukup hanya berbicara, tetapi tidak perlu mendengar.
Mandat Siapa?
Lebih jauh lagi, pertanyaan yang patut kita ajukan adalah: untuk apa kita membangun lembaga-lembaga demokrasi bila aspirasi rakyat tidak terasa berpengaruh terhadap arah kebijakan? Bukankah DPR dan dibentuk agar suara rakyat menemukan jalannya menuju keputusan negara. Bila masyarakat semakin merasa bahwa jalan itu tersumbat, lalu apa yang melegitimasi kehadiran mereka? .
Demokrasi bukan sekadar prosedur. Ia adalah hubungan kepercayaan. Rakyat memberikan mandat. Negara menggunakan mandat itu dengan penuh tanggung jawab. Lalu rakyat mengawasi, mengkritik, dan mengoreksi. Di situlah demokrasi bernapas. Ketika suara rakyat yang gelisah dengan kebijkan dan keputusan negara tidak didengar, mandat siapa yang berlaku?
Demokrasi tidak mati ketika rakyat berhenti berbicara. Demokrasi mulai memudar ketika kekuasaan berhenti mendengarkan. Dan pada saat itulah, negeri ini sesungguhnya sedang berjalan dalam iring-iringan Raja yang Telanjang—melangkah dengan penuh keyakinan, diiringi tepuk tangan para pengikutnya, sementara rakyat yang empunya mandat perlahan tenggelam di kejauhan.
Semoga republik ini tidak pernah sampai pada titik itu. ***
The Editor
