Biografer merawat ingatan, Negara merawat kemiskinan
Ada dua cara negara dapat gagal mengangkat rakyat dari kemiskinan. Pertama, mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milik rakyat. Kedua, memberikan sesuatu kepada rakyat, tetapi tidak membangun kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Yang pertama terlihat dalam mega korupsi. Yang kedua bersembunyi di balik kebijakan yang tampak sangat dermawan. Keduanya berbeda wajah, tetapi bertemu pada satu tindakan: merawat kemiskinan rakyat.
Kita telah menyaksikan mega korupsi dalam skala yang sulit dibayangkan. Korupsi dalam tata niaga timah, misalnya, melenyapkan sekitar Rp 300 triliun dari kas negara. Dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, Kejaksaan menyebut angka kerugian sekitar Rp193,7 triliun. Dalam kasus Asabri kerugian negara Rp22,78 triliun. Perkara e-KTP sekitar Rp2,3 triliun. Daftar ini masih dapat diperpanjang tanpa ujung.
Tetapi, sebentar. Kita terbiasa menyebut kerugian negara. Tetapi negara itu siapa? Negara adalah rakyat yang uangnya dikumpulkan melalui pajak, pengelolaan kekayaan alam dan berbagai sumber daya publik. Karena itu, ketika triliunan rupiah digerogoti melalui korupsi, yang hilang bukan hanya angka dalam buku negara. Yang hilang adalah kesempatan rakyat untuk hidup lebih sejahtera.
Seorang anak kehilangan kemungkinan memperoleh pendidikan yang lebih baik. Sebuah keluarga kehilangan kesempatan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Seorang pekerja kehilangan kesempatan memperoleh pelatihan dan pekerjaan yang lebih baik. Sebuah desa kehilangan infrastruktur yang semestinya memperlancar ekonomi. Dengan kata lain, korupsi mencuri tangga mobilitas sosial. Itulah sebabnya mega korupsi tidak boleh hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap keuangan negara. Ia juga merupakan persoalan keadilan sosial.
Yang menyakitkan adalah kenyataan bahwa negara sebenarnya membiayai sistem pengawasan, audit, regulasi dan aparat penegak hukum, tetapi mega korupsi tetap dapat berlangsung. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang mencuri, melainkan mengapa negara gagal menjaga sumber daya yang dipercayakan kepadanya? Dan jika sebagian penyelenggara negara bahkan terlibat dalam aksi pencurian itu, persoalannya menjadi lebih serius lagi. Negara pada dasarnya secara diam-diam berjalan menuju sebuah negara gagal – yang memproduksi semakin banyak orang miskin, bukan mengangkatnya – untuk mengatakan negara justru merawat kemiskinan rakyatnya sendiri.
Ironi terburuk terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menghantam. Ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan dan negara menggelontorkan lebih dari Rp200 triliun untuk program perlindungan sosial, korupsi justru menyusup ke dalam paket sembako warga. Kasus yang menjerat Menteri Sosial saat itu membuktikan kenyataan paling menyakitkan: bahkan dana darurat untuk mencegah rakyat miskin dari kelaparan pun tak luput dari objek jarahan. Dan sang pelaku masuk penjara dengan senyum karena fasilitas lapas bagi koruptor “kelas atas” hampir tak berbeda dari serviced apartment. Wah!
Jembatan Bukan Tempat Tinggal
Tetapi ada paradoks lain yang lebih halus. Negara bisa saja tidak mencuri uang rakyat. Negara bahkan dapat membagikannya kembali dalam bentuk bantuan. Ada BLT, berbagai bantuan sosial, subsidi, dan kini program makan bergizi gratis.
Tidak ada yang salah dengan membantu rakyat yang membutuhkan. Negara memang mempunyai kewajiban sosial untuk melindungi mereka yang rentan. Masalahnya muncul ketika bantuan berhenti menjadi jaring pengaman dan berubah menjadi cara permanen mengelola kemiskinan.
Jaring pengaman seharusnya menangkap seseorang agar ia tidak jatuh. Tetapi setelah tertangkap, negara seharusnya membantu orang itu berdiri kembali. Ukuran keberhasilan kebijakan sosial seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: berapa orang menerima bantuan? Pertanyaan yang lebih penting adalah: Berapa orang yang setelah menerima bantuan akhirnya tidak lagi membutuhkanya.
Sebab memberi makan seseorang hari ini memang menyelesaikan persoalan hari ini. Tetapi pendidikan yang bermutu, keterampilan, pekerjaan produktif, akses modal, kesehatan, dan lingkungan ekonomi yang sehatlah yang dapat mengubah hidupnya dalam jangka panjang. Tanpa itu semua, negara mencuri tangga yang memungkinkan rakyatnya menjauh dari kemiskinan.
Jika bantuan sosial terus-menerus diberikan tanpa memperkuat kapasitas ekonomi penerimanya, negara justru menciptakan hubungan yang aneh: rakyat membutuhkan bantuan, dan politik membutuhkan rakyat yang membutuhkan bantuan demi keuntungan elektoral. Kemiskinan rakyat dirawat untuk tujuan ini.
Di titik inilah kebijakan yang tampak dermawan dapat berubah menjadi politik pencitraan. Bukan karena setiap bantuan pasti merupakan politik pencitraan, tetapi karena bantuan yang mudah dilihat, mudah dirasakan dan mudah diklaim keberhasilannya mempunyai nilai politik yang besar—terutama menjelang kontestasi elektoral.
Rakyat menerima manfaat hari ini. Pemerintah memperoleh citra keberpihakan hari ini. Tetapi pertanyaan tentang masa depan tetap tertunda. Padahal negara seharusnya tidak sekadar membuat rakyat menerima. Negara harus membuat rakyat mampu. Bantuan seharusnya menjadi jembatan, bukan tempat tinggal.
Makan gratis seharusnya menjadi bagian dari investasi manusia, bukan sekadar distribusi konsumsi. BLT seharusnya menjadi perlindungan ketika seseorang jatuh, bukan mekanisme agar seseorang terbiasa menunggu.
Di sinilah dua wajah persoalan tadi bertemu. Mega korupsi mencuri sumber daya yang seharusnya menjadi tangga bagi rakyat. Politik bantuan yang tidak disertai strategi mobilitas dapat membuat rakyat justru kehilangan tangga itu.
Yang satu merampas. Yang lain, jika salah desain, dapat membuat ketergantungan. Dan keduanya sama-sama menjauhkan negara dari tujuan yang lebih luhur: membuat rakyat mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri.
Negara kesejahteraan bukan negara yang rakyatnya paling banyak menerima bantuan. Negara yang berhasil adalah negara yang semakin sedikit rakyatnya membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Ukuran keberpihakan negara, dengan demikian, bukan hanya berapa banyak uang yang dibagikan melainkan seberapa banyak kehidupan yang berhasil diubah.
Karena kemiskinan tidak semestinya menjadi sesuatu yang sekadar dikelola. Kemiskinan harus diputus.
The Editor
