Membiarkan krisis terjadi tanpa berusaha mencegahnya adalah dosa intelektual kaum cendekia.
Hari berganti bulan dan percakapan publik dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Orang berbicara tentang oportunisme, kerakusan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hukum yang kehilangan wibawa, serta jabatan publik yang terlalu mudah berubah menjadi instrumen kepentingan pribadi. And now what?
Yang lebih mengkhawatirkan bukanlah kemarahan itu sendiri, melainkan ketika kemarahan berubah menjadi pesimisme, lalu apatisme. Pada titik itu sebuah bangsa menghadapi persoalan yang lebih serius daripada buruknya perilaku pemegang kekuasaan: masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa keadaan masih dapat diperbaiki. Di sinilah kaum cendekiawan seharusnya hadir.
Dalam sejumlah perbincangan, Pontjo Sutowo—pengusaha nasional yang menggagas dan menghidupi Aliansi Kebangsaan sebagai ruang pertemuan para cendekiawan—berulang kali mengingatkan satu pelajaran penting dari perjalanan Indonesia: perubahan besar hampir selalu didahului keberanian kaum terdidik untuk memahami zamannya, merumuskan persoalan, kemudian menawarkan arah. Sejarah memberi kita pelajaran itu.
Kebangkitan Nasional 1908 bukan sekadar kelahiran Budi Utomo. Yang lebih penting adalah lahirnya sebuah kesadaran: keterbelakangan bukanlah takdir. Keadaan dapat diubah melalui pendidikan, organisasi, pengetahuan, dan tindakan kolektif. Sebelum Indonesia menjadi negara, Indonesia terlebih dahulu menjadi gagasan.
Gagasan itu tumbuh dalam percakapan kaum terdidik. Sarekat Islam memperluas kesadaran sosial. Perhimpunan Indonesia membawa gagasan kebangsaan ke arena internasional. Para pemuda dari berbagai daerah kemudian melakukan sesuatu yang secara intelektual luar biasa pada 1928: membayangkan satu bangsa ketika negara bernama Indonesia bahkan belum ada.
Indonesia seakan lahir dua kali: pertama sebagai imajinasi kaum cendekiawan, kemudian sebagai republik pada 17 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Ki Hadjar Dewantara, dan banyak tokoh lainnya berbeda pemikiran dan jalan politik. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan: tidak berhenti pada kritik terhadap keadaan. Mereka berusaha menjelaskan keadaan dan menawarkan jalan keluar.
Kaum cendekiawan harus berbuat sesuatu jika melihat ada yang tidak beres dengan bangsanya – Pontjo Sutowo.
PENGETAHUAN & KEWAJIBAN
Indonesia hari ini tentu bukan Hindia Belanda tahun 1908. Kita memiliki konstitusi, pemilu, universitas, parlemen, pers, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan jutaan warga berpendidikan. Justru karena itu pertanyaannya lebih serius. Jika masyarakat telah mengetahui korupsi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, politik transaksional, manipulasi hukum, dan melemahnya etika jabatan publik, mengapa semuanya terus berulang?
Pertanyaan itulah yang harus dijawab oleh para cendekiawan. Mereka memikul tanggung jawab lebih besar bukan karena secara moral lebih tinggi, juga bukan karena gelar akademik otomatis membuat seseorang lebih bijaksana. Tanggung jawab itu muncul karena mereka mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengetahui: membaca sejarah, memahami teori, menguji data, melakukan penelitian, serta membandingkan pengalaman berbagai masyarakat.
Karena itu, pengetahuan menciptakan kewajiban. Cendekiawan seharusnya mampu membaca gejala sebelum menjadi krisis; membedakan peristiwa dari pola, kegaduhan sesaat dari perubahan struktural, dan kesalahan individual dari kerusakan institusional. Membiarkan krisis terjadi tanpa mencegahnya adalah dosa intelektual kaum cendekia. Pertanyaannya bukan lagi hanya, apa yang sedang terjadi? Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang akan terjadi jika keadaan ini dibiarkan?
Tugas intelektual justru dimulai ketika percakapan publik mengalami kebuntuan. Ketika orang berkata “semuanya rusak”, cendekiawan harus bertanya: bagian mana yang rusak dan mengapa? Ketika masyarakat mengatakan “semua pejabat sama”, ia harus memeriksa institusi apa yang memungkinkan perilaku itu terus berulang. Dan ketika orang mengatakan “tidak ada harapan”, tugas cendekiawan adalah menemukan institusi yang masih bekerja, praktik yang berhasil, pemimpin yang berintegritas, serta mekanisme yang dapat diperkuat dan direplikasi.
Universitas, organisasi alumni, komunitas profesional, lembaga penelitian, dan forum intelektual karena itu seharusnya tidak menjadi ruang untuk mempertukarkan kecemasan semata. Mereka harus kembali menjadi laboratorium gagasan bagi republik.
Kita tidak perlu menunggu pahlawan. Sejarah menunjukkan bahwa sebelum hadir pemimpin besar, biasanya telah tumbuh ekosistem pemikiran yang memungkinkan pemimpin itu lahir. Perubahan sering dimulai bukan dari pusat kekuasaan, melainkan dari percakapan-percakapan kecil yang menolak menyerah kepada keadaan.
JARAK TERHADAP KEKUASAAN
Ilmu pengetahuan tidak pernah sepenuhnya hidup di ruang hampa. Pengetahuan tumbuh di tengah institusi, modal, kepentingan, ideologi, dan kekuasaan. Karena itu seorang intelektual dapat menjadi penguji kekuasaan, tetapi dapat pula berubah menjadi pemberi legitimasi kepada kekuasaan.
Maka persoalan terpenting bukan apakah seorang cendekiawan berada bersama pemerintah atau oposisi. Ia boleh mendukung pemerintah, bekerja bersama pemerintah, bahkan ikut merumuskan kebijakan. Yang tidak boleh hilang adalah jarak kritis terhadap kekuasaan.
Ukuran cendekiawan bukan seberapa dekat ia dengan pusat kekuasaan, melainkan apakah dari kedekatan itu ia masih mampu mengatakan: ini benar, ini salah, dan ini harus dipertanyakan. Di situlah harapan kita seharusnya diletakkan. Bukan kepada cendekiawan sebagai pahlawan yang menyelamatkan republik seorang diri, melainkan kepada keberaniannya menjaga kemerdekaan berpikir, menjelaskan persoalan dengan jernih, menawarkan jalan keluar, dan mengatakan kebenaran bahkan ketika kebenaran itu tidak menguntungkan dirinya.
Dan kita harus mengulang sekali lagi filsafat pendidikan Paulo Freire: Pendidikan tidak ada gunanya jika tidak membuat kita berani pada penguasa dan welas asih kepada kaum miskin. ***
The Editor
