Ketika kemerdekaan dirayakan sebagai pertunjukan dan warga perlahan, kehilangan suaranya
Peringatan Hari Kemerdekaan baru saja berlalu. Tepat di tanggal 17 Agustus 2026, Indonesia berusia 81 tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kemerdekaan datang dengan segala kemegahannya. Bendera Merah Putih dikibarkan, pasukan berbaris dengan langkah yang nyaris sempurna, pesawat tempur melintas di langit, lagu kebangsaan dimainkan, dan kamera televisi menangkap wajah-wajah khidmat. Di berbagai kota, panggung didirikan, pawai digelar, jalan-jalan dihiasi merah putih. Negara hadir dalam bentuknya yang paling gagah, sementara kita berdiri menyaksikannya.
Barangkali justru kata menyaksikan itulah yang layak direnungkan pada ulang tahun kemerdekaan ke-81 ini. Kita semakin terbiasa berada di hadapan negara sebagai penonton: menyaksikan apa yang dipertontonkan kepada kita, memberikan reaksi, lalu kembali menjalani kehidupan masing-masing. Tanpa disadari, kebiasaan itu tidak hanya berlangsung saat perayaan kemerdekaan. Ia telah menjadi cara kita berhubungan dengan hampir seluruh kehidupan publik. Kita seperti sedang tumbuh menjadi sebuah negeri para penonton.
Negara yang Dipertontonkan
Tidak ada yang salah dengan upacara, parade militer, pengibaran bendera, lagu kebangsaan, atau penghormatan kepada mereka yang telah memperjuangkan republik ini. Sebuah bangsa membutuhkan simbol dan ritual untuk merawat ingatan bersama. Namun ritual kehilangan maknanya ketika ia terputus dari kenyataan yang dialami warga sehari-hari. Kemegahan seharusnya menjadi pengingat tentang untuk siapa negara dibangun, bukan menjadi pengganti pertanyaan tentang bagaimana negara memperlakukan rakyatnya.
Karena itu, pesawat tempur yang menderu di atas pemukiman warga menghadirkan sebuah kontras yang sulit diabaikan. Di langit, negara mempertontonkan kemampuan teknologi, kekuatan pertahanan, dan kebanggaan nasional. Di bawahnya ribuan keluarga masih menghitung apakah uang mereka cukup untuk makan sampai akhir bulan, orang tua yang khawatir membayar pendidikan anaknya, pekerja yang takut kehilangan penghasilan, atau warga yang merasa keadilan adalah milik mereka yang makmur.
Pertanyaan yang sama berlaku terhadap berbagai bentuk kemegahan negara. Untuk apa barisan aparat yang begitu rapi jika sebagian warga merasa ketakutan? Apa arti pidato tentang kemajuan jika korupsi terus hadir begitu rutin sehingga masyarakat mulai kehilangan kemampuan untuk terkejut? Apa arti perayaan kemerdekaan jika terlalu banyak orang merasa tidak memiliki kuasa atas kehidupan publik yang menentukan nasib mereka sendiri? Persoalannya bukan pada upacara atau parade, melainkan ketika negara semakin pandai mempertontonkan kekuatan sementara warga semakin terbiasa menerima ketidakberdayaan.
Warga Scroller
Di luar perayaan kemerdekaan, setiap hari kita sebenarnya menyaksikan parade dalam bentuk yang berbeda. Hari ini berita korupsi, besok kekerasan, kemudian konflik kepentingan, penggusuran, kemiskinan, bencana ekologis, penyalahgunaan kekuasaan, kemewahan pejabat, atau demonstrasi yang tak digubris. Kita mengikuti semuanya melalui televisi dan terutama layar telepon yang berada hampir sepanjang hari di tangan kita.
Setiap peristiwa segera memancing reaksi. Kita marah, mengunggah berita, memberikan komentar, berdebat di media sosial atau grup percakapan, lalu beberapa jam kemudian perhatian berpindah ketika peristiwa baru datang. Skandal demi skandal berlalu dengan pola yang sama. Sesuatu yang seharusnya menjadi persoalan publik perlahan berubah menjadi content yang mempunyai masa edar pendek sebelum digantikan oleh tontonan berikutnya.
Akibatnya bukan sekadar pendeknya perhatian publik. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika paparan terus-menerus terhadap ketidakadilan membuat kita kehilangan sensitivitas terhadapnya. Korupsi tidak lagi mengejutkan, kemiskinan menjadi statistik, kekerasan menjadi video, dan kesewenangan menjadi bahan perdebatan yang segera dilupakan. Kita mengetahui semakin banyak hal tentang negeri ini, tetapi pada saat yang sama merasa semakin sedikit yang dapat kita lakukan untuk mengubahnya.
Kelas Menengah Apa?
Di sinilah kelas menengah Indonesia perlu bercermin. Dibandingkan banyak kelompok masyarakat lain, kelas menengah mempunyai modal kewargaan yang relatif besar: pendidikan, akses informasi, jaringan sosial, teknologi, kemampuan ekonomi, dan ruang untuk menyampaikan pendapat. Mereka membaca berita, memahami kebijakan, mengenali konflik kepentingan, dan umumnya dapat mengetahui ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam pengelolaan negara.
Namun kenyamanan juga dapat menciptakan jarak terhadap persoalan publik. Selama pekerjaan masih tersedia, listrik menyala, internet bekerja, anak dapat bersekolah, kebutuhan sehari-hari terpenuhi, dan liburan masih dapat direncanakan, ketidakadilan mudah dipandang sebagai persoalan orang lain. Kemiskinan terjadi di tempat lain, penggusuran menimpa orang lain, kesewenangan dialami orang lain, dan buruknya pelayanan publik menjadi masalah mereka yang tidak memiliki pilihan.
Kelas Menengah yang menjadi harapan tentunya paham bahwa negara demokratis membutuhkan warga yang bersedia bertanya mengapa sebuah kebijakan dibuat, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung akibatnya, ke mana uang publik dibelanjakan, mengapa hukum dapat terasa berbeda bagi kelompok yang berbeda, dan apakah pembangunan benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat.
Patriotisme tidak cukup diukur dari seberapa tegak seseorang berdiri ketika lagu kebangsaan dimainkan atau seberapa besar bendera yang dikibarkannya. Patriotisme adalah keberanian untuk mengatakan bahwa sesuatu sedang tidak baik ketika memang tidak baik baik saja, sekalipun pernyataan itu tidak menyenangkan bagi mereka yang sedang berkuasa. Mencintai sebuah negeri tidak berarti membenarkan segala sesuatu yang dilakukan atas namanya. Bahaya terbesar bagi sebuah republik bahkan tidak selalu datang melalui perubahan dramatis. Kekuasaan yang tidak cukup diawasi dapat berubah sedikit demi sedikit, sementara masyarakat perlahan menyesuaikan diri dengan penyimpangan yang sebelumnya dianggap tidak wajar. Pada akhirnya, kalimat yang paling berbahaya bukan ancaman yang datang dari penguasa, melainkan kepasrahan yang tumbuh dari masyarakat: “Sudahlah, memang begini.” ***
The Editor
